Catatan Perjalanan

BUSTANUL ARIFIN

Bulan Maret 2007, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik akan melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas. Kegiatan berkala tersebut untuk memotret kondisi sosial-ekonomi masyarakat, yang akan menjawab juga posisi terakhir kemiskinan di Indonesia.

Angka resmi jumlah masyarakat miskin saat ini adalah 39,1 juta orang (17,75 persen), dengan kisaran konsumsi kalori 2.100 kilokalori (kkal) atau garis kemiskinan sekitar Rp 152.847 per kapita per bulan. Pemerintah tampak sangat ketakutan terhadap bayangan angka kemiskinan yang akan terjadi saat pelaksanaan Susenas karena terlalu banyak persoalan krusial belum ditanggulangi. Ditambah kesimpangsiuran argumen tentang peran harga beras terhadap angka kemiskinan.

Studi kemiskinan Bank Dunia, "Making the New Indonesia Work for the Poor" rupanya sangat memengaruhi pola pikir para perumus kebijakan di negeri ini. Menurut Bank Dunia, larangan impor beras sejak tahun 2004 telah menyebabkan kenaikan harga beras 33 persen pada periode Februari 2005-Maret 2006, dan telah mengakibatkan tambahan 3,1 juta orang miskin baru.

Pemerintah mungkin lupa terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di atas 100 persen pada Oktober 2005 yang telah membuat biaya transportasi dan biaya produksi beras juga ikut naik. Benar, sebagian besar petani Indonesia adalah pengonsumsi neto (net consumer) beras. Hal ini juga berimplikasi, petani konsumen beras jualah yang merupakan kelompok petani miskin.

Apabila kelompok petani miskin nanti terpilih menjadi sampel dalam Susenas 2006, pemerintah khawatir angka kemiskinan 2007 akan lebih buruk. Pemerintah berupaya keras menurunkan harga beras pada Maret 2007 agar mendekati harga pada Maret 2006. Salah satunya, keputusan kontroversial impor beras 500.000 ton lagi. Pemerintah seakan tak peduli apakah keputusan impor beras itu mengganggu harga jual gabah petani nanti pada saat panen raya Maret atau April 2007.

Pemerintah tidak juga mempertimbangkan apakah keputusan impor beras tanggal 21 Desember 2006 telah terpenuhi semua 500.000 ton ataukah masih akan ada saat panen raya.

Sepanjang 2006, andil harga beras terhadap laju inflasi nasional sebenarnya tidak terlalu besar. Pada Januari dan Februari tahun lalu, andil harga beras memang sangat besar, masing-masing 44,1 dan 67,2 persen (dihitung dari 0,60 persen pangsa beras terhadap 1,36 persen laju inflasi Januari; serta dari 0,39 persen terhadap 0,58 persen inflasi Februari). Andil harga beras terhadap inflasi juga tinggi (20,6 dan 41,3 persen) pada bulan Desember 2006 karena bulan-bulan itu jumlah pasokan beras memang di bawah tingkat konsumsi. Akibatnya, harga terangkat dan sempat mencapai Rp 4.800 per kilogram pada akhir tahun lalu, yang tentu saja menaikkan angka inflasi nasional.

Di luar bulan-bulan kritis seperti itu, andil harga beras terhadap inflasi tidak sampai 16 persen, bahkan justru berkorelasi negatif dengan laju inflasi pada musim panen raya pada bulan Maret-April dan September-Oktober 2006 karena harga beras cenderung menurun.

Akibat berikutnya, harga jual gabah petani anjlok drastis karena sifat transmisi harga beras cenderung searah. Penurunan harga beras konsumen akan cepat sekali memengaruhi harga jual gabah petani, sementara kenaikan harga beras tidak dapat dinikmati petani.

Menurut Sensus Pertanian 2003, jumlah petani gurem atau petani miskin dengan luas lahan lebih kecil dari 0,5 hektar adalah 13,2 juta rumah tangga, atau naik 2,17 persen dibandingkan 10,6 juta rumah tangga pada tahun 1993. Karena sebagian besar rumah tangga petani di Indonesia (73,4 persen) adalah petani padi/palawija, maka sebagian dari petani gurem tersebut adalah petani padi/palawija. Dalam konteks ini, kemiskinan yang diderita petani Indonesia adalah kemiskinan struktural, yang tentu saja tidak akan dipecahkan hanya dengan langkah-langkah pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebagaimana upaya pemerintah selama ini.

Demikian pula, karakter kemiskinan di Indonesia secara umum memang sangat sensitif terhadap perubahan kondisi eksternal yang memengaruhi tingkat pendapatannya. Dengan garis kemiskinan yang dibuat berdasarkan pendekatan pengeluaran sebagaimana diadopsi dalam Susenas, akan sangat banyak kaum miskin yang "bergerombol" di sekitar garis kemiskinan. Tidak mustahil, mereka yang termasuk kategori hampir miskin (near poor) akan jatuh ke dalam kelompok miskin jika mereka tidak mampu membeli beras karena harganya yang meningkat tajam. Profesor Sajogyo pernah membagi kaum miskin menjadi tiga kelompok besar, yaitu hampir miskin, miskin, dan melarat. Maksudnya, betapa besarnya angka kemiskinan di Indonesia jika kategori hampir miskin dipertimbangkan.

Pada kesempatan lain (Arifin, 2006), dengan mengadopsi metodologi Sajogyo, penulis pernah membagi lagi kelompok miskin menjadi tiga kelas (dari bawah, yaitu (1) sangat miskin, (2) miskin tapi aktif secara ekonomi, dan (3) miskin tapi memiliki jiwa wirausaha).

Pendekatan bantuan langsung atau skema lain sebagaimana dilaksanakan oleh Departemen Sosial dan dinas-dinas sosial di daerah pasti lebih sesuai untuk kelompok sangat miskin. Peningkatan kapasitas usaha, bantuan dana bergulir dan lain-lain tentang motivasi diri agar mereka mampu menolong dirinya sendiri. Terakhir, pemberian akses ekonomi, kredit mikro, akses informasi dan akses pasar terhadap produk-produk yang dihasilkannya dapat difokuskan untuk kelompok miskin yang memiliki jiwa wirausaha.

Pemerintah memang perlu secara serius merumuskan strategi pengentasan rakyat miskin, termasuk kelompok petani. Ketakutan yang berlebihan tidak akan membantu menyelesaikan masalah, bahkan membuka masalah baru yang lebih pelik. Strategi pembaruan agraria (land reform) perlu segera diwujudkan menjadi langkah nyata di lapangan.

Sumber: Kompas, Senin, 19 Februari 2007, ANALISIS EKONOMI